AGENDA

18 Juli 2016
.: Awal Tapel 2016/2017

17 Juli 2017
.: Awal Tapel 2017/2018

Followers

DAFTAR WEBSITE RESMI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAHAN
DI INDONESIA

Berisi daftar link-link menuju ke website-nya. Menuju ke halaman ini, silakan klik judul di atas.

LAMBANG/LOGO BESERTA MAKNA/ARTI-NYA

SMPN 1 Jogoroto
Kabupaten Jombang
Jawa Timur
Lambang Negara RI
Ke halaman ini, silakan klik judul di atas.

SMP NEGERI 1 JOGOROTO

Berdiri :
22 Nopember 1985.
Status :
Sekolah Standar Nasional
Visi :
Mewujudkan Insan berakhlaq mulia, berpengetahuan, terampil, dan berbudaya.
Lebih jelas, silakan klik judul di atas.

SEPUTAR PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) SMP NEGERI 1 JOGOROTO

Ingin tahu lebih jelas...
silakan klik judul di atas.

DAFTAR GURU PKN SMP NEGERI 1 JOGOROTO

Dari kiri :
1. Sitti Pulhehe
2. Siswanto
3. Mu’ripah
Lebih jelas, silakan klik judul di atas.

Tamu dan Saran

Terimakasih atas kunjungannya di blog ini.

Untuk kritik dan saran anda bisa anda masukkan pada form di bawah ini atau buku tamu di sini.

9 Bab 2

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH


Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak lahirnya UU No. dan UU No. 32 dan 33 tahun 2004 daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreativitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala dearah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan.

Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.


Sumber : BSE PKn Kelas_9



9 Bab 1

PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA


Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara.

Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara.

Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu: 1) melaksanakan penertiban, 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3) fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dsari luar, dan 4) menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui: a) pendidikan kewarganegaran; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib; dan d) melalui pengabdian sesuai dengan profesi.


Sumber : BSE PKn Kelas_9




9 Bab 4

PRESTASI DIRI


Di era globalisasi sekarang ini menuntut peran serta aktif dari warga negaranya demi eksistensi suatu negara. Begitu juga dengan negara tercinta Indonesia yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk berperan serta secara aktif yang menjadi prestasi diri bukan suatu hal yang mudah. Untuk itu seseorang harus mempunyai potensi diri dan didukung oleh semangat/motivasi yang luar biasa dari dirinya, didukung keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

Untuk berprestasi terlebih dahulu seseorang harus bisa mengenali potensi yang ada pada dirinya. Potensi diri yang positif seperti memiliki idealisme, dinamis dan kreatif, keberanian mengambil resiko,optimis dan kegairahan semangat, kemandirian dan disiplin murni, fisik yang kuat dan sehat, sikap ksatria, terampil dalam menerapkan IPTEK, kompetitif, daya pikir yang kuat dan memiliki bakat harus terus ditumbuh kembangkan.

Potensi diri yang negatif seperti mudah diadu domba, kurang berhati-hati, emosional, kurang percaya diri, dan kurang mempunyai motivasi hendaknya dikurangi atau jika bisa harus dihilangkan.

Upaya mencapai prestasi dapat dilakukan dengan cara-cara kreatif dan inovatif, tanggung-jawab, bekerja keras, dan memanfaatkan sumber daya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu mengatasi segala masalah yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan sosial dan kita harus mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Untuk itulah setiap individu dituntut untuk menguasai beberapa keterampilan seperti keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan dalam bidang tertentu.

Dalam hubungannya dengan prestasi diri dan sebagai mahluk sosial maka penekanan lebih pada keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, biasanya disebut de-ngan aspek psikososial yang terdiri dari kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mende-ngarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima feed­back, memberi atau menerima kritik dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku.

Pada akhirnya seseorang akan bisa berperan serta dalam ber-bagai aktivitas sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa, menjadi manusia yang unggul tanpa merasa sombong.


Sumber : BSE PKn Kelas_9


9 Bab 3

DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA


Globalisasi yang merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, akan memberikan dam­pak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, maka semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun hankam akan terkena dampaknya.

Menghindar atau bersifat tertutup dari dampak globalisasi adalah menjadi tidak mungkin, karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Untuk itu kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi globalisasi, sehingga kita tidak terhanyut dalam menghadapi dampak globalisasi yang bersifat nega­tif. Menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme masih sangat diperlukan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi globalisasi.

Dalam melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka Indonesia melakukan politik
luar negeri yang berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya. Sehingga setiap kegiatan dalam percaturan internasional tidak akan merugikan kepentingan nasionalnya.

Kerjasama dengan bangsa lain di dunia dilakukan dengan prinsip saling menghormati dan bersifat bebas dan aktif. Dengan demikian bangsa Indonesia akan mampu bersaing secara sehat dengan bangsa lainnya di muka bumi dan mewujudkan tujuan nasionalnya dengan baik.

Sumber : BSE PKn Kelas_9

8 Bab 4

PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN


Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Menurut teori demokrasi, kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat.
Dalam pelaksanaannya rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat, yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Para wakil rakyat itu mempunyai kewajiban untuk menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dalam penerapannya dikenal bermacam-macam sistem demokrasi, yaitu:
1.      Berdasarkan cara penyaluran aspirasinya dikenal adanya demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
2.      Berdasarkan kepentingan individu ataukah kepentingan kelompok dikenal adanya demokrasi liberalis dan de­mokrasi sosialis.
3.      Berdasarkan distribusi kekuasaan atau penghindaran kekuasaan mutlak dikenal adanya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan.
4.      Berdasarkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada wakil-wakil rakyat dikenal adanya demokrasi dengan sistem parlementer.

Dalam perkembangannya, konsep demokrasi tidak hanya diterapkan dalam bidang politik, melainkan juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan.
Konsep demokrasi juga diterapkan dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya.
Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang intinya melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Kita wajib menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan.Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur rule of law atau syarat-syarat demokrasi.
Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa, harus membiasakan hidup demokratis

Sumber : BSE PKn Kelas_8

Untuk melihat uraian materi demokrasi yang lain, silakan klik DISINI.

8 Bab 3

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Setiap orang mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Agar kepentingan antar orang tersebut tidak bentrok dengan kepentingan orang lain, maka perlu dibuat aturan atau kaidah hidup.

Kaidah hidup adalah pedoman yang dijadikan dasar bagi setiap anggota masyarakat untuk melaku­kan berbagai tindakan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kaidah hidup disebut dengan istilah peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.

Contoh Peraturan perundang-undangan tertulis adalah
1.      Undang-Undang
2.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3.      Peraturan Pemerintah
4.      Peraturan Presiden, dan
5.      Peraturan Daerah.

Contoh Peraturan perundang-undangan tidak tertulis adalah
1.      Conven­tion
2.      Hukum Adat, dan
3.      Kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pe­rundang-undangan.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas keadilan dan sosiologis.

Salah satu penyakit masyarakat yang dewasa ini banyak mendapatkan perhatian dan sorotan adalah korupsi. Korupsi saat ini bukan hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi sudah merambah ke lembaga yudikatif dan legislatif. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya terutama dengan menjatuhkan hu­kuman yang berat, sehingga membuat orang yang akan melakukan tindakan tersebut berpikir dua bahkan berkali-kali.


Sumber : BSE PKn Kelas_8




8 Bab 2

KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA


Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah seperangkat aturan dasar suatu negara temempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada konstitusi. Se­bagai aturan dasar dalam negara, maka Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950.UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden Presiden tgl. 5 Juli 1959. Penyimpangan terhadap UUD 1945 telah terjadi, baik pada periode 1945-1949, 1959-1965 (Orde Lama), maupun 1966-1998 (Orde Baru).

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu agenda reformasi, untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui Sidang Umum MPR yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Setiap warga negara seharusnya menunjukkan sikap positif terhadap perubahan UUD 1945 tersebut. Sikap positif tersebut terutama dengan sikap mematuhi dan melaksanakan UUD 1945 hasil perubahan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950.UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden Presiden tgl. 5 Juli 1959. Penyimpangan terhadap UUD 1945 telah terjadi, baik pada periode 1945-1949, 1959-1965 (Orde Lama), maupun 1966-1998 (Orde Baru).

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu agenda reformasi, untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui Sidang Umum MPR yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Setiap warga negara seharusnya menunjukkan sikap positif terhadap perubahan UUD 1945 tersebut. Sikap positif tersebut terutama dengan sikap mematuhi dan melaksanakan UUD 1945 hasil perubahan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Sumber : BSE PKn Kelas_8

8 Bab 1


PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA


Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada asas kerokhanian negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat.


Sumber : BSE PKn Kelas_8

7 Bab 4

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT


Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas.

Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat di­lakukan melalui saluran tradisional dan saluran moderen.

Perangkat perun­dang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Sumber : BSE PKn Kelas_7


7 Bab 3

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Untuk melanjutkan melihat materi, silakan KLIK DI_SINI!



7 Bab 2

MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

Naskah teks Proklamasi Kemerdekaan RI
Konsep
sumber : BSE PKn Kelas VII

Ketikan
sumber : BSE PKn Kelas VII

Hakekat Proklamasi Kemerdekaan adalah pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan.

Makna Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka

Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-lainnya.

Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi. Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai beridirinya suatu negara baru;

UUD 1945 sebagai Konstitusi Pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, bagian Batang tubuh, dan Bagian Penutup.

Bagian Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

Sumber: BSE Kelas_7

7 Bab 1

NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah Zoon Politikon, yang artinya ma­nusia itu adalah mahluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat.
Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sosial atau relasi sosial.

Dalam kehidupan bersama itu selalu terjadi interaksi sosial, sesuai dengn kedudukan dan perannya masing-masing. Kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya menurut norma-norma yang berlaku untuk mencapai suatu ketertiban.

Ada empat macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu :
Norma Agama.
Norma Kesusilaan.
Norma Kesopanan.
Norma Hukum.

Ditinjau dari sumbernya,
Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Norma kesusilaan sumbernya suara hati nurani (insan kamil).
Norma kesopanan sumbernya adalah kepatutan yang dsepakati masyarakat yang bersangku­tan.
Norma hukum berasal dari lembaga kekuasaan negara. sumbernya per­aturan perundang-undangan (penguasa negara).


Sumber : BSE PKn Kelas_7


SK & KD PKN

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PPKN - KURIKULUM 2013

KELAS: VII

KOMPETENSI INTI
KOMPETENSI DASAR
1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.   Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat
2.      Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.   Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
2.2.   Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar
2.3.   Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
2.4.   Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya
2.5.   sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan RepubIik Indonesia (NKRI)
3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.   Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
3.2.   Memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3.   Memahami isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4.   Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3.5.   Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI
3.6.   Memahami  keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
3.7.   Memahami pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika
4.      Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.   Menyaji hasil telaah tentang “sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara”
4.2.   Menyaji hasil telaah tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3.   Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.4.   Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
4.5.   Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI
4.6.   Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
4.7.   Menyaji hasil telaah tentang makna Bhinneka Tunggal Ika
4.8.   Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

KELAS: VIII

KOMPETENSI INTI
KOMPETENSI DASAR
1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.   Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara
2.      Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.   Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
2.2.   Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan
2.3.   Menghargai sikap kebersamaan dalam keberagaman masyarakat sekitar
2.4.   Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928
2.5.   Menghargai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI
3.       Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.   Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3.2.   Memahami fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3.   Memahami tata urutan peraturan perundang- undangan nasional
3.4.   Memahami norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia
3.5.   Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.6.   Memahami makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
3.7.   Memahami unsur-unsur NKRI
4.      Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.   Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari
4.2.   Menyaji hasil telaah fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3.   Menyaji hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4.4.   Menalar hasil telaah norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia
4.5.   Menyaji pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.6.   Menyaji hasil telaah tentang kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
4.7.   Menyaji hasil telaah unsur-unsur NKRI sebagai satu kesatuan yang utuh
4.8.   Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
4.9.   Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

 KELAS: IX

KOMPETENSI INTI
KOMPETENSI DASAR
1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1.1.   Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada TuhanYME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa
2.      Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
2.1.   Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan jaman
2.2.   Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
2.3.   Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian
2.4.   Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia
2.5.   Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928
2.6.   Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI
3.      Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
3.1.   Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3.2.   Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3.   Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3.4.   Memahami perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
3.5.   Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya
3.6.   Memahami konteks kesejarahan NKRI
4.      Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
4.1.   Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman
4.2.   Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3.   Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
4.4.   Menyaji sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara
4.5.   Menalar penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat
4.6.   Menyaji hasil telaah dinamika penguatan komitmen mempertahankan NKRI dalam konteks kesejarahan
4.7.   Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
4.8.   Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaran yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional




KURIKULUM KTSP